MAKALAH KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL

MAKALAH

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAERAH

BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Dosen Pengampu: Ali Abdul Wahid, S.Ag, M.Ag

 

 

 

 

DISUSUN OLEH

KELOMPOK 2

                                                DANI ANDRIYANTO           (1531040098)

                                                NURHAYATI                         (1531040074)

 

 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 2017/2018

KATA PENGANTAR

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Alhamdullilah dengan mengucapkan Pujisyukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA, sehingga makalah yang berjudul “Komunikasi Pemerintahan Daerah Berbasis Kearifan Lokal’’ ini dapat tersusun hingga selesai dengan baik dan lancar.Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.

Dan harapan kami semoga makalah ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menambah pengetahuan, memahami dan mempelajari tentang komunikasi pemerintahan daerah berbasis kearifan lokal, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

 

 

 

 

 

 

Bandar Lampung, 6 Maret 2018

 

 

Penulis                       

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ..................................................................................... I............................................................................................................................

DAFTAR......................................................................................................... II

 

BAB I PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang ......................................................................................... 1

 

BAB II PEMBAHASAN

A.   Pengertian Komunikasi Pemerintahan...................................................... 2

B.   Kepemimpinan Pemerintah Daerah.......................................................... 2

C.   Komunikasi Pemerintah Daerah............................................................... 4

D.   Problem Daerah......................................................................................... 6

E.   Bertukar Pandangan.................................................................................. 9

 

 

BAB III PENUTUP

A.  Kesimpulan          

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Sebagai negara yang berpenduduk besar, Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia. Tantangan bagi pemerintahan di Indonesia baik di pusat maupun di daerah juga cukup besar yaitu  seberapa jauh mereka mampu mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (good governance).  Strategi yang tepat dalam mewujudkan good governance ini adalah efektivitas pemerintah dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Hal yang penting juga dilakukan adalah komunikasi dalam pemerintahan itu sendiri dan antar lembaga pemerintahan.

Keberhasilan organisasi pemerintahan daerah lebih banyak ditentukan oleh keunggulan pemimpinnya. Keunggulan pemimpin ditentukan oleh keunggulannya dalam berkomunikasi dengan seluruh anggota organisasi dan lingkungan tempat dia berada. Karena itu komunikasi pemerintahan daerah merupakan komponen pokok bagi para pemimpin organisasi pemerintahan daerah. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah  akan dapat berhasil, jika pemerintah daerah mampu mengkomunikasikannya kepada rakyatnya.

Komunikasi pemerintahan daerah yang berbasis kearifan lokal yaitu komunikasi pemerintahan daerah yang berlandaskan kepada pandangan hidup dan berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal). Misalnya di Lampung memiliki semboyan atau slogan “Sang Bumi Ruwa Jurai”, yang artinya satu bumi dan dua aliran ( suku asli dengan suku pendatang. Yang sebelumnya dua jurai diartikan sebagai 2 suku adat yang terdapat di Lampung yaitu pepadun dan sebatin.

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemeritah adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam susasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Dalam kondisi yan demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab utnuk mempertimbangkan bahkan merespon keinginan-kenginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku[1]

 

B.    Kepemimpinan Pemerintah Daerah

Suatu lembaga riset dunia (The Fund for Peace) dalam publikasinya Juni 2012, menyebutkan Indonesia termasuk negara yang berada dalam zona bahaya menuju negara gagal. Disebutkan Indonesia menempati urutan ke 63 dari 178 negara. Tahun 2012 ini lebih buruk dibandingkan tahun lalu yang menempati urutan ke 64 dari 177 negara.  Angka-angka ini menyadari kita tentang tantangan yang dihadapi. Kemajuan di bidang ekonomi dan politik ternyata tidak membuat Indonesia bebas dari ancaman sebagai negara gagal. Hal ini disebabkan pemerintah lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan politik serta mengabaikan kearifan lokal sebagai bagian dari karakter bangsa. Bahaya ini bertambah besar karena sikap dan mental para pemimpin di setiap instansi pemerintah yang tidak mempedulikan warna merah sebagai isyarat alam tentang datangnya bahaya menuju kondisi kritis merah padam sebagai negara gagal. Negara gagal dicerminkan oleh ketidakmampuan mengorganisasi aparatur secara efektif yang mengarah kekacaubalauan. Hal yang urgen disini adalah bidang kepemimpinan. Menurut Bappenas enam puluh persen keberhasilan pembangunan ditentukan daerah karena otonomi daerah.[2]

Dalam komunikasi organisasi, kajian tentang kepemimpinan seringkali dibahas. Kepemimpinan mengacu pada perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau lebih individu dalam kelompok yang membantu kelompok mencapai tujuannya.

Dalam bidang kepemimpinan, pemimpin daerah memiliki political leadership yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Pemimpin yang baik diperoleh dari proses yang panjang, tidak muncul secara tiba-tiba. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela.

Seorang kepala daerah yang mempunyai kapasitas sebagai pejabat politik dan pemimpin pemerintahan di daerahnya, haruslah mempunyai kepemimpinan di bidang organisasi dan kepemimpinan di bidang sosial. Di bidang organisasi, seorang kepala daerah mempunyai bawahan yang patuh pada berbagai ikatan norma-norma organisasi formal. Di bidang sosial, seorang kepala daerah memiliki kapasitas dan kualitas pribadi dalam menggerakkan bawahannya. Dalam hal ini aspek sosial dan politik lebih dominan daripada aspek administratif. Kepemimpinan di bidang sosial lebih banyak diperoleh dari proses politik yang membawa dirinya menjadi kepala daerah.

Kepemimpinan berhubungan erat dengan komunikasi,  tujuan komunikasi adalah mencapai kesamaan makna. Pada dasarnya kesamaan makna ini merupakan upaya untuk mempengaruhi karena makna yang dimaksud adalah makna yang dikehendaki oleh satu pihak yang ditujukan pada pihak lain. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela.

Keberhasilan seorang pemimpin dapat diperoleh dari keberhasilannya dalam kegiatan komunikasi. Dia tidak mungkin menjadi pemimpin tanpa punya pengikut. Oleh karena itu, pemimpin haruslah mempunyai kemampuan membina hubungan komunikatif dengan pengikutpengikutnya. Dia hendaknya mempunyai daya tarik dan kredibilitas. Seorang pemimpin yang juga sebagai komunikator, hendaknya mempunyai daya tarik misalnya daya tarik fisik, busana, suara dan dukungan fisik lainnya serta kesamaan diantara pemimpin sebagai komunikator dengan khalayaknya. Kredibilitas menurut Rakhmat  adalah seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-sifat komunikator, sehingga sesungguhnya kredibilitas tidak melekat dalam diri komunikator. Kredibilitas mencakup dua komponen yaitu  keahlian dan dapat dipercaya. Keahlian adalah kesan yang dibentuk oleh khalayak tentang kemampuan komunikator dalam hubungannya dengan topik yang dibicarakan seperti cerdas. Mampu, ahli, berpengalaman atau terlatih. Sedangkan kepercayaan adalah kesan khalayak tentang komunikator yang berkaitan dengan wataknya seperti jujur, bermoral, tulus, adil, sopan dan sebagainya.[3]

Faktor homofili atau kebersamaan komunikator dengan khalayak akan mempermudah interaksi yang memberikan efek positif. Menurut Anwar Arifi, keakraban atau hubungan baik antara komunikator politik dengan khalayak merupakan hal yang penting dalam proses dan efektivitas komunikasi politik. Keakaraban ini dapat dicapai, jika komunikator dengan khalayak dapat hidup bersama dan bermain bersama. Hal ini dapat terwujud bila antara komunikator dengan khalayaknya banyak memiliki kesamaan, terutama dalam hal nilai-nilai, pendidikan, status dan sebagainya.

Tingkat perbedaan antara komunikator dengan khalayak merupakan masalah paling menonjol dalam komunikasi inovasi atau komunikasi yang mengharapkan perubahan atau pembaruan. Untuk mengatasi hal tersebut, komunikator politik harus mempelajari kerangka referensi dan kerangka pengalaman khalayak yang dikenal sebagai filter konseptual dan berusaha menciptakan sebanyak mungkin persamaan. Dalam hal ini komunikator harus memiliki kemampuan empati, yaitu kemampuan menempatkan diri pada posisi diri orang lain. Empati merupakan kepribadian saat seseorang dengan mudah menyesuaikan diri dengan kondisi, situasi dan kepribadian orang lain.[4]

 

C.    Komunikasi Pemerintah Daerah

Pemikiran dasar  dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban dalam masyarakat sehingga  masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupannya dengan baik. Pada perkembangan selanjutnya, akivitas masyarakat semakin beragam dan meluas. Demikian pula pola hubungan dan interaksi berkembang, sehingga berkembang juga aktivitas pemerintah menjadi pemberi pelayanan bagi masyarakat. Komunikasi pemerintahan daerah adalah penyampain ide, program dan gagasan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah.

Nasib rakyat di daaerah, lebih banyak ditentukan oleh pemimpin daerah. Karena itu kajian tentang pemimpin daerah penting untuk dilakukan. Salah satu kajian yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan komunikasi politik. Komunikasi politik diibaratkan sebagai sirkulasi darah dalam tubuh. Bukan darahnya tapi apa yang terkandung dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup.[5] Komunikasi politik mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik dan hasil pemoresan itu, dialirkan kembali oleh komunikasi politik.

Komunikasi pemerintahan termasuk dalam komunikasi politik yang diartikan sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Menurut Dahlan komunikasi adalah unsur yang esensial dalam demokrasi. Batasan demokrasi banyak ditentukan oleh komunikasi. komunikasi menentukan watak dan mutu demokrasi pada suatu masyarakat.[6]

Bachtiar Aly, menyebut komunikasi politik sebagai  proses penyampaian pesan politik dari elit politik kepada masyarakat secara timbal balik agar pesan-pesan politik yang disampaikan memperoleh respons yang diharapkan seperti terjadinya proses pengambilan keputusan politik secara demokratis, transparan dan tanggung gugat (akuntabiIitas).[7]

Elit politik dikenal dengan elit yang memegang kekuasaan politik formal dalam negara. Menurut Suryadi, dalam komunikasi politik terjadi pola hubungan memberi dan menerima, yang berarti bagaimana elit politik menggunakan kekuasaannya kepada mayarakat dan bagaimana masyarakat itu menanggapi serta menerima keinginan keinginan elit politik, begitu juga sebaliknya. Pola hubungan seperti ini tergantung pada ideologi yang melandasi sistem politik negara yang bersangkutan. Jika ideologinya demokratis maka komunikasi politiknya akan demokratis pula. Dalam hal ini, elit politik ketika mempengaruhi atau mengendalikan masyarakat tidak semata-mata mengandalkan kekuasaan formal yang dimilikinya maupun wibawa dan pengaruhnya untuk senantiasa memaksakan kehendak dengan cara yang bertentangan dengan norma atau etika yang berlaku dalam masyarakat. Elit menerapkan kekuasaannya berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dapat menerima dan patuh terhadap kekuasaan tersebut.[8]

Elit lokal, yaitu para elit yang memerintah di tingkat daerah seperti kepala daerah memegang peranan penting dalam komunikasi pemerintahan daerah karena dia adalah pemimpin masyarakat di daerahnya yang harus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Kepala daerah dapat juga sebagai penghubung untuk menyerasikan kebijakan pembangunan atau kebijakan politik nasional dengan aspirasi yang lahir dan berkembang dalam masyarakat sehingga menjadi kekuatan aktual yang dapat mendorong laju pembangunan. Tugas yang berat ini dapat dilalui oleh kepala daerah tentu saja jika ada keterbukaan, keadilan dan suasana dialogis sehingga terjadi komunikasi yang seimbang antara elit daerah/kepala daerah dengan masyarakat.

 

D.    Problem Daerah

Seiring dengan era desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya secara mandiri, efektif dan efisien. Maka sangat penting untuk diterapkanya penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat (civil society) sebagai salah satu prinsip dalam good 3 governance yang menjadi layak untuk dijalankan dalam proses penangan konflik lokal.

Konflik yang terjadi secara terus menerus menjadi acaman serius akan terjadinya disintegrasi  bangsa,  sehingga  di  titik  yang  ekstrim  dapat  terjadi  pemisahan wilayah dalam suatu Negara (separatis) dan ini mengancam keutuhan Bangsa Indonesia yang terangkum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya sebagai wilayah yang  memiliki potensi ekonomi dan politik  yang strategis konflik dapat menjadi penghambat pembangunan yang terjadi di daerah tersebut. Iklim usaha dan proses pemerintahan menjadi tidak kondusif untuk dijalankan dan akan berujung pada gagalnya pemenuhunan kesejahteraan di masyarakat.

Konflik antara suku Lampung  yang notabene pribumi dengan suku Bali yang merupakan pendatang meletus hingga dua kali dalam setahun terakhir (2012). Konflik  pertama  meletus  pada  24  januari  2012  terjadi  antara  Desa  Kota (Lampung) dalam dan Desa Napal (Bali)   kemudian konflik yang kedua terjadi pada 28 Oktober 2012 antara Desa Agom (suku Lampung) dan Desa Balinuraga (Bali). Menurut sumber yang   diberitakan   permasalahan   yang   ditimbulkan tergolong masalah yang  kecil seperti masalah motor di parkiran (konflik pertama) dan diganggunya pemudi desa agom oleh pemuda desa balinuraga sehingga menyebabkan terjatuh dari motor (konflik kedua). Dalam setahun terakhir intensitas konflik antara kedua etnik ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Peristiwa konflik antara Suku Bali dan Lampung di Lampung Selatan

 

No	Peristiwa	Lokasi	Waktu
1	Terjadi keributan antara Desa palas Pasmah (semendo) dengan Desa Patok (Bali) dikarenakan acara organ tunggal mengakibatkan 2 luka dan 1 tewas	Desa Palas	7 April 2004
2	Keributan  di  depan  Rumah  saudara  Misto dengan saudara Wayan Sumare akibat pelemparan, pemukulan dan pengerusakan sepeda motor milik saudara Wayan Sumare	Desa       Sidoarjo Kec. Sidomulyo	26 juni 2005
3	Pengerusakan   rumah   Saudara   misto   yang dilakukan 100an dari desa Balinuraga	Desa       Sidoarjo Kec. Sidomulyo	28 juni 2005
4	Terjadi keributan Warga Desa Palas Pasmah dengan Desa Bali agung disebabkan perkelahian pelajar mengakibatkan 1 orang meninggal 2 luka dan 7 rumah rusak	Desa            Palas Pasmah	17 Desember 2012
5	Keributan Sdr.Wayan anggi pemuda desa bali pinginditan   dengan   warga   desa   Canggu kalianda  akibat  senggolan  organ  tungggal. Mengakibatkan Saudara Wayan meninggal	Dusun     Dedagu Kalianda	25 November 2011
6	Warga  Balinuraga  melakukan  pembakaran, belasan   rumah   suku   Lampung   terbakar. Disebabkan  kerusuhan  akibat  orgen  tunggal yang lalu	Desa          Marga Catur	29 November 2011
7	Warga  Bali  Napal  melakukan  penyerangan terhadap desa Kota Dalam.Kemudian terjadi pembalasan oleh suku Lampung yang membakar  Rumah  warga  bali.  Pemicu kejadian merupakan Akibat masalah parkir di Pasar.	Kec. Sidomulyo	22 Januari 2012
8	Pemuda      desa      Balinuraga      melakukan kerusuhan di depan masjid saat umat muslim sedang  takbiran di masjid	Sidoharjo      kec. Way Panji	10 Agustus  2012
9	Kerusuhan  hebat    antara  Suku  Bali  dengan Suku lainnya yang mayoritas Lampung yang mewaskan 12 korban jiwa (3 Suku Lampung dan 9  suku  Bali)  yang  disebabkan  keusilan Pemuda Suku Bali	Balinuraga    kec. Way Panji	29 Oktober 2012

Sumber : Kajian Akademik Kodim 0421 Lampung Selatan Bulan Mei 2012 

Permasalahan yang ada di Lampung Selatan umumnya bersumber dari masalah yang tergolong relatif kecil namun pada kenyataanya bisa berubah menjadi perkelahian menjurus kearah peperangan yang mengakibatkan korban jiwa. Penyelesaian masalah yang tidak menyentuh ke akar konflik dan juga tidak adanya komunikasi yang baik dari pemerintah dengan kepala adat setempat maupun dengan masyarakat menjadi kunci terjadinya akumulasi masalah yang diakibatkan penumpukan dan pewarisan masalah. Sehingga masalah yang kecil dapat dibesar-besarkan dengan memainkan isu kesukuan atau etnik.

Penanganan konflik (Resolusi konflik), baik yang melibatkan aparat pemerintah dan  serta tokoh-tokoh yang ada di Lampung Selatan dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari gagalnya proses mediasi yang dilakukan sehingga mengakibatkan eskalasi konflik makin meluas. Variabel yang dipergunakan untuk mengurangi   eskalasi   konflik   adalah   dengan   melakukan komunikasi dengan kepala adat setempat dan juga masyarakat dari masing-masing suku dan juga melakukan perjanjian yang melibatkan pihak ketiga, agar kelompok yang sebelumnya tidak mau diajak perundingan kemudian mempertimbangkan pihak ketiga sebagai instrumen yang bisa menyelesaikan masalah bersama. Pada saat pasca konflik baik konflik yang terjadi di awal tahun 2012 dan di penghujung tahun 2012 menghasilkan apa yang di sebut dengan “Piagam Perdamaian” sebagai instrumen penyelesaian konflik. Tetapi pada kenyataan secarik kertas sakti tersebut (Piagam Perdamaian) tidak mampu menyelesaikan masalah begitu saja sehingga menghasilkan piagam perdamaian kembali pasca konflik di ujung tahun 2012.

Pada awal tahun 2013 Pemerintah setempat bersama aparat keamanan menggulirkan  program  Rembug  Pekon.  Rembug  pekon  sejatinya  merupakan pelembagaan negoiasi yang bersifat kekeluargaan. Negoisiasi yang digunakan sebagai alat  untuk  menyelesaikan konflik  yang  terjadi di  lapangan.  Hal  yang penting untuk dikritisi dari program ini ialah sejauh mana legitimasi aktor aktor yang  terlibat  dalam kelembagaan rembug  pekon baik  dari elemen pemerintah maupun masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan yang lainya bisa diterima oleh semua pihak terutama pihak yang berkonflik sehingga konflik di  daerah  tersebut  tidak  terulang  kembali.[9]

 

E.    Bertukar Pandangan

Bertukar pandangan atau dialog merupakan salah satu bentuk tradisi masyarakat lokal yang masih banyak digunakan seperti di Sumatera Barat, Riau, dan daerah lain. Kearifan lokal dalam masyarakat dalam bentuk dialog memperlihatkan  nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, integirtas dan lain sebagainya.  Martin Buber memandang dialog sebagai inti komunikasi. Menurutnya dialog merupakan hubungan Saya-Anda (I-Thou), yaitu manusia dengan manusia, yang ditandai dengan kebersamaan, keterbukaan hati, kelangsungan, kejujuran, spontanitas, keterusterangan, tidak pura-pura, tidak manipulatif, kerukunan, intensitas dan cinta kasih dalam arti bertanggung jawab kepada orang lain. Dialog berbeda dengan komunikasi Saya-Benda (I-It) atau komunikasi monologis yang ditandai dengan cinta diri, penipuan, kepura-puraan, kelicikan, dominasi, eksploitasi dan manipulasi. Dalam menangani berbagai persoalan di daerah, komunikasi pemerintahan daerah dalam bentuk komunikasi dialogis hendaknya lebih banyak dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang suatu masalah kepada masyarakat dan cara-cara yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, bentuk dialogis yang menghasilkan komunikasi dua arah,  sangat tepat untuk menjaring  aspirasi masyarakat, dan dapat dengan cepat mengartikulasikan aspirasi itu sehingga lebih mudah dipahami oleh pembuat kebijakan publik.[10]

Dalam komunikasi pemerintahan daerah, dialog mensyaratkan bahwa kepala daerah menempatkan diri dalam posisi pengambil peran yang baik untuk memahami berbagai makna yang terdapat dalam dunia simbolik rakyat, tidak memaksakan “kebenaran” atau pendapatnya sendiri kepada masyarakat.[11]

 

 

 

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Komunikasi pemerintahan hendaknya dapat menyesuaikan dengan perkembangan pemerintahan yang saat ini berubah, dari government (penyelenggaraan pemerintahan) ke governance. Dalam hal ini terjadi perubahan interaksi dari kekuasaan dan kontrol menjadi pertukaran informasi, komunikasi dan persuasi dengan penyediaan informasi kepada masyarakat  untuk dapat mengawal pemerintahan.

Dalam mewujudkan tata kelola (governant), kepercayaan merupakan faktor penting. Ketika masyarakat semakin skeptis dengan pemerintahan, maka komunikasi pemerintahan yang berbasis kearifan lokal harus diperkuat untuk menjaga kepercayaan.

Komunikasi pemerintahan daerah yang dilakukan pemimpin daerah janganlah dianggap sebagai obat mujarab dalam mengatasi persoalan-persoalan di daerah. Komunikasi tanpa memperdulikan persoalan-persoalan yang mendasar dalam masyarakat dan tidak dilakukan berdasarkan kearifan lokal dari daerah tersebut, tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Sebagai contoh, terjadinya konflik di berbagai daerah memerlukan perhatian oleh kepala daerah, persoalan konflik yang dipicu oleh konflik etnik, perbedaan suku maupun adat hendaknya dapat dicarikan jalan keluarnya. Persoalan konflik yang terjadi sangatlah kompleks karena tidak hanya menyangkut persoalan politik semata, tetapi juga persoalan ekonomi, sosial, dan budaya. Komunikasi  pemerintahan daerah berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh pemimpin daerah dapat membantu atau memberikan kontribusi untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah di daerah.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Alfian. 1993. Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Aly, Bachtiar. 2010. “Komunikasi Politik sebagai Penjuru Penyelesaian Konflik dan Mengoptimalkan Sinergitas Hubungan Pusat dan Daerah”. Makalah. Seminar Nasional di UMB Jakarta. 15 Mei 2010.

 Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik:Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi  dan Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

 Buber, Martin. 1970. I and Thou. New York: Charles Scribner’s Sons.

 Dahlan, M. Alwi. 1999. “Teknologi Informasi dan Demokrasi”. Jurnal ISKI  No. 4 Oktober.

Mulyana, Deddy. “Merancang Peran Baru Humas dalam Pengembangan Otonomi Daerah” dalam Jurnal Komunikasi Mediator Volume 2  Nomor 1 Tahun 2001.

Rakhmat, Jalaluddin. 1991. Psikologi Komunikasi.Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suryadi, Samsu. 1993.”Elit Politik dalam Komunikasi Politik di Indonesia” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta: Gramedia.

 

---

[1] .Erliana Hasan, Komunikasi Politik, (Bandung:PT. Refika aditama,2010), hlm. 95

[2] . Jurnal Andy Corry Wardani, Komunikasi Pemerintah Daerah Berbasis Kearifan lokal. hlm.3

[3] Rakhmat, Jalaluddin. 1991. Psikologi Komunikasi.Bandung: Remaja Rosdakarya,.hlm.254-257

[4] Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik:Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi  dan Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 16

[5] Alfian. 1993. Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia. Hlm 55

[6] Dahlan, M. Alwi. 1999. “Teknologi Informasi dan Demokrasi”. Jurnal ISKI  No. 4 Oktober.

[7] Aly, Bachtiar. 2010. “Komunikasi Politik sebagai Penjuru Penyelesaian Konflik dan Mengoptimalkan Sinergitas Hubungan Pusat dan Daerah”. Makalah. Seminar Nasional di UMB Jakarta. 15 Mei 2010.

[8] Suryadi, Samsu. 1993.”Elit Politik dalam Komunikasi Politik di Indonesia” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta: Gramedia.

[9] . ( Pelu, 2012) hlm 103

[10] Buber, Martin. 1970. I and Thou. New York: Charles Scribner’s Sons.

[11] .Deddy Mulyana, “Merancang Peran Baru HumasDalm Pengembangan Otonomi Daerah”, dalam Jurnal komunikasi Mediatot Vol. 2 No.1 Tahun 2001